Kampar Utara, (Redaksiriau.com) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran rupanya masih kerap terjadi, termasuk di wilayah Kecamatan Kampar Utara.
Diduga hal ini muncul akibat tidak akuratnya dalam hal pendataan dan trasparan dalam mendata masyarakat yang seharus dan patut mendapatkan program tersebut sehingga hal ini menjadikan keluhan masyarakat.
Hal itu pun tentunya memunculkan keributan ditengah masyarakat karena dianggap kongkalingkong dari segi pendataan.
Menjawab hal tersebut Kepala Puskesmas Kampar Utara dr Sri Wirmaningsih kepada media Rabu (13/11/2019) diruang kerjanya mengatakan," kita mendapatkan informasi dari dinas/BPJS informasi melalui Pesan WhatsApp sebanyak 300 kuato, dan kita bagi tergantung jumlah warga Desa, jika warga sedikit kami bagi kuato sedikit, dan pendataan karena waktu yang yang harus cepat sehingga pihak pengurus Jaminan di Puskesmas Kampar Utara langsung memerintahkan Bidan Desa untuk melakukan pendataan kerumah warga, dan bagi yang dapat bantuan langsung mengurus surat kelengkapan seperti Foto Copy KK, KTP dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),"jelasnya.
Lanjut Kepala Puskesmas," dan saya perintahkan ke bidan Desa cari masyarakat yang benar - benar butuh Jaminan Kesehatan ini dan komunikasi dengan Kepala Desa setempat.
" Kriteria kita warga yang betul - betul membutuhkan, yang menggunakan kartu indonesia sehat, kalaupun tak mampu namun tak membutuhkan untuk apa dikasih"bebernya.
Dan terkait informasi bahwa pihak Puskesmas meminta tanda tangan ke Desa isu itu tidak ada, masyarakat sendiri yang datang ke Desa meminta tanda tangan dan mendatangi Pak Camat untuk meminta tanda tangan surat keterangan tidak mampu, kemarin juga ada pihak Desa yang komplain ke Puskesmas, kenapa tidak menyurati kami pihak Desa, alasan kita kenapa tidak menyurati Desa karena waktu yang harus cepat memasukkan nama ke BPJS, karena itu tidak kami surati, dan kami dahulukam warga yang memang berobat tapi tak punya jaminan, "tutur Kapus.
Camat Kampar Utara Jamilus saat dikonfirmasi oleh awak media melalui pesan WhatsApp menjawab, Memang Info dari BPJS dari Puskesmas, namun saya tetap mengingatkan Kades agar jatah tersebut diprioritas kepada yang lebih berhak,"tulis Camat.
Sementara itu slaah satu Kepala Desa di Kampar Utara yang enggan disebutkan namanya mengatakan," kita kecewa dengan pihak Puskesmas karena tidak melibatkan kami dalam hal pendataan kepada warga yang mendapatkan bantuan Jaminan Kesehatan, karena yang tahu warga tentu kami selaku pihak Desa atau tokoh masyarakat, kemarin Pak Camat menanyakan kepada saya banyak warga yang mengurus SKTM untuk apa, ya saya jawab tidak tahu, memang saya tidak tahu karena bidan Desa langsung datang kerumah warga dan mendata kemudian menyuruh warga mengurus surat SKTM ke Desa, sehingga kami jadi bingung kok gak ada kordinasi pihak Puskesmas ke Desa,"cetus Kades tersebut.
Dia menekankan agar, ke depan nantinya antara Puskesmas kalau ada masalah seperti ini informasikan ke kami, kan ada No WhatsApp dan juga ada group Kecamatan, jangan nanti ada masalah baru melibatkan Desa, karena kalau warga kecewa yang didatangi bukan Puskesmas tapi ke Desa,"tutup Kades.
