Cukup lama menghilang, akhirnya anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2019-2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Daerah Pemilihan IV, Zalka Putra, akhirnya secara resmi telah diberhentikan statusnya dari anggota DPRD Kabupaten Kampar.
Ia bakal digantikan peraih suara terbanyak kedua PKS di Dapil IV (Kecamatan Tambang, Kampar, Kampa, Rumbio Jaya) Edi Efrison.
Dari informasi yang didapatkan dari salah seorang pimpinan DPRD Kabupaten Kampar dan pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kampar yakni Wakil Ketua DPRD Kampar H Fahmil yang juga merupakan politisi PKS, hasil rapat Banmus pada Senin (27/3/2022) memutuskan bahwa jadwal pelantikan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPRD Kampar dari Zalka Putra kepada Edi Efrison dilaksanakan pada Jum'at (1/4/2022) besok sekira pukul 14.00 WIB.
"Hasil rapat Banmus, dilantik sekitar jam 2 siang pelantikannya. Ditetapkan Banmus Senin kemarin," cakap Fahmil kepada CAKAPLAH.COM, Kamis (31/3/2022) sore melalui sambungan telepon seluler.
Dengan adanya pelantikan ini Fahmil berharap Edi Efrison sebagai PAW dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada.
Ketika disinggung mengenai alasan pemberhentian Zalka, Fahmil menyampaikan, karena sesuai laporan dari Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kampar, mantan Kepala Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang itu tidak mengikuti rapat-rapat beberapa bulan.
"Sesuai Tatib itu, sudah disurati sudah dipanggil tidak datang. PKS memanggil dan ia mengakui kesalahan tak pernah datang beberapa kali rapat paripurna. PKS memutuskan itu sudah melanggar Tatib di DPRD dan kode etik partai. Maka sudah dikeluarkan surat pemberhentian dan diproses di PKS," terang Fahmil.
Ia menambahkan, sesuai surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kampar, bahwa pengganti Zalka Putra adalah Edi Efrison dan DPRD telah menyurati bupati dan gubernur dan gubernur sudah keluarkan SK pada 21 Maret 2022 lalu.
Di tempat terpisah, Ketua DPD PKS Kabupaten Kampar Tamarudin ketika dikonfirmasi, via pesan whatsapp, Kamis (31/3/2022) menyampaikan, ia berharap agar rencana pelantikan tersebut berjalan lancar.
"DPD PKS Kampar melakukan pemberhentian terhadap ZP, karena melanggar disiplin organisasi. Tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, terbukti dengan hampir sekitar lima bulan tidak masuk kantor. DPD PKS sudah memberikan teguran atas hal tersebut, tetapi tidak ada perbaikan," kata Tamarudin.
Sebelumnya beberapa kali CAKAPLAH.COM ingin mendapatkan sejauh mana mengenai informasi pemecatan Zalka Putra gagal terlaksana meskipun beberapa desas desus tentang ketidakhadiran Zalka Putra beberapa bulan terakhir beredar di masyarakat dan kalangan insan pers.
Baik Ketua DPRD Kampar M Faisal maupun Badan Kehormatan DPRD Kampar ketika masih dipimpin Muhammad Kasru Syam beberapa waktu lalu hanya membeberkan alasan indisipliner Zalka Putra yang tidak masuk kantor dan mengikuti rapat-rapat di DPRD telah enam bulan lamanya.
Zalka sendiri ketika berupaya didapatkan konfirmasi darinya, dua nomor hp yang didapatkan CAKAPLAH.COM tidak aktif.
Sementara itu, Edi Efrison ketika ditanya tentang agenda pelantikan dirinya, putra Kampa tersebut mengaku bahwa telah ada undangan pelantikan dari Sekretariat DPRD Kampar dan setakat ini belum ada perubahan.
Ketika ditanya mengenai kabar pelantikan dirinya dan persiapan apa saja yang ia lakukan, ia mengaku bahwa tak ada persiapan khusus. "Yang perlu nampaknyo mental dan kesehatan harus dipersiapkan dengan baik," ujar Edi.
Pria yang telah bekerja lebih kurang 2,5 tahun ini sebagai tenaga ahli Fraksi PKS di DPRD Kampar ini mengaku sudah mempersiapkan pakaian maupun perlengkapan lainnya.
Selain itu juga telah melakukan beberapa persiapan hidangan makanan dan minuman untuk menyambut tamu yang datang besok ke rumah kediamannya pasca pelantikan. "Untuk membuat acara secara khusus belum kayaknya bang, karena malamnya kabarnya kita akan mulai tarawih," ulasnya.
Untuk persiapan ke Bangkinang ia juga menyediakan makan siang bersama setelah Sholat Jum'at. "Karena tadi di telepon Sekum katanya pengurus DPD PKS dan DPC PKS Dapil 4 mereka memakai bus, berangkat dari kantor DPD menuju kantor DPRD," pungkasnya.
